GPM Kalteng Desak Evaluasi Menyeluruh Reformasi Polri Pasca-HUT Bhayangkara ke-80

Palangka Raya, Sarita News — Gerakan Pemuda Marhaenis Kalimantan Tengah (GPM Kalteng) menilai bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 perlu dijadikan titik refleksi bersama untuk memperkuat reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Evaluasi ini dinilai penting agar Polri semakin profesional, akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tantangan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Ketua GPM Kalteng, Mario Purnama Putra, menyampaikan bahwa reformasi Polri harus terus diarahkan pada penguatan kepercayaan publik melalui perbaikan tata kelola, peningkatan integritas personel, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum serta hak asasi manusia.

“HUT Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap reformasi Polri. Kami mendukung Polri yang profesional dan modern, tetapi pada saat yang sama reformasi harus mampu menjawab berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat,” kata Mario Purnama Putra, Sabtu (4/7/2026).

Lebih lanjut, GPM Kalteng menyoroti berbagai isu penting yang didasari kajian yang perlu dilakukan dalam agenda reformasi kepolisian tersebut.

Menurut Mario, tantangan kriminalisasi warga, yang perlu direspons dengan memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, prosedur hukum yang berlaku, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Keterlibatan oknum dalam kasus penyelewengan, yang menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan internal, penegakan kode etik profesi, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

Wacana revisi UU Polri terkait penempatan personel di luar struktur, yang perlu dikaji secara hati-hati agar tetap menjaga profesionalisme, independensi institusi, dan fokus Polri pada tugas pokoknya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Mario, kepercayaan publik terhadap Polri hanya dapat dibangun apabila mekanisme pengawasan internal maupun eksternal berjalan efektif dan transparan.

Oleh karena itu, GPM Kalteng mendorong adanya keterbukaan informasi dalam penanganan perkara, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta penguatan peran lembaga pengawas seperti Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM.

“Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara adil, objektif, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama untuk memperkuat legitimasi Polri di mata publik,” terangnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penguatan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan, GPM Kalteng menyampaikan beberapa sikap, seperti memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja kepolisian agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat dan objektif.

Meningkatkan profesionalisme penyidik melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang menekankan integritas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menegakkan kode etik profesi Polri secara konsisten terhadap oknum yang terbukti melakukan penyelewengan atau pelanggaran hukum.

Memastikan revisi UU Polri dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan terkait.

Menjaga fokus Polri pada tugas utama sebagai institusi penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat.

Selanjutnya, GPM Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses reformasi Polri secara kritis dan konstruktif.

Organisasi ini mendukung setiap upaya pembenahan institusi kepolisian yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparat, serta menjamin penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial.

“Kami percaya bahwa Polri yang profesional, bersih, dan berintegritas merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, reformasi Polri harus terus dilanjutkan dengan semangat perbaikan yang berkelanjutan,” demikian Mario Purnama Putra.