DPRD Palangka Raya Minta Pemprov dan Pemko Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi

Palangka Raya, Sarita News – Upaya pengendalian inflasi di Kota Palangka Raya dinilai membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, H. M. Khemal Nasery, menyampaikan bahwa koordinasi antarpemerintah perlu diperkuat untuk memastikan berbagai program penanganan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Ia menekankan pentingnya penyelarasan program, khususnya kegiatan operasi pasar dan pendistribusian sembako murah maupun gratis. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus dirancang agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran maupun lokasi.

“Pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus saling melengkapi. Jangan sampai kedua pihak melakukan kegiatan di satu titik yang sama, sementara wilayah lain belum terjangkau,” ujarnya, Kamis (5/11/2026).

Khemal menjelaskan, pembagian wilayah sasaran antara Pemprov Kalteng dan Pemko Palangka Raya dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas jangkauan bantuan. Melalui koordinasi tersebut, setiap pemerintah dapat mengambil peran sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia juga mengingatkan agar kawasan yang berada jauh dari pusat kota tidak luput dari perhatian. Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, dan Sebangau dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi penyaluran bantuan.

“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan hanya terpusat di satu lokasi,” katanya.

Lebih lanjut, Khemal menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi pasar. Pemerintah juga perlu memperhatikan pengaruh kenaikan harga terhadap kemampuan belanja masyarakat serta keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dapat diwujudkan melalui program yang terarah dan tepat sasaran. Dengan demikian, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat lebih terjaga sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat.