Jajaki Kerja Sama, PERPEDAYAK Bangun Komunikasi dengan Kemenko Polkam

Jakarta, Sarita News – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) bersama sayap organisasinya, Pasukan Lawung Bahandang, melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia, Selasa (10/11/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum bagi PERPEDAYAK untuk memperkenalkan keberadaan organisasi, visi dan misi, serta peran organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai adat, budaya, persaudaraan, dan semangat kebangsaan.

Sekretaris Jenderal DPP PERPEDAYAK, Yongki Agustar, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi dan pertukaran pandangan terkait berbagai dinamika politik, persoalan hukum, keamanan, serta perkembangan sosial kemasyarakatan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Indonesia secara umum.

Menurutnya, stabilitas politik, kepastian hukum, keamanan, dan kondusivitas sosial merupakan aspek penting yang harus terus dijaga, terutama di tengah perkembangan pembangunan daerah dan dinamika kehidupan demokrasi.

“PERPEDAYAK memandang, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, perlindungan masyarakat adat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,” ungkap Yongki.

Ia menambahkan, berbagai dinamika politik dan hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional, perlu disikapi secara bijaksana melalui komunikasi, dialog, penghormatan terhadap konstitusi, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, PERPEDAYAK menilai pentingnya membangun hubungan harmonis antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat.

“Sinergi ini kami nilai perlu, untuk mencegah potensi konflik sosial sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman,” tuturnya.

Sebagai organisasi yang membawa identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak, PERPEDAYAK juga menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.

“Organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi kekuatan sosial yang konstruktif, kritis, independen, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, keberadaan masyarakat adat dan organisasi kepemudaan daerah harus menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional, menjaga ketertiban sosial, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.

Dalam audiensi tersebut, DPP PERPEDAYAK juga menjajaki peluang komunikasi dan kerja sama kelembagaan dengan Kemenko Polkam dalam sejumlah bidang yang relevan dengan tugas dan fungsi kementerian.

Beberapa peluang kerja sama yang menjadi perhatian di antaranya penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, pendidikan politik dan literasi demokrasi.

Lebih lanjut, sosialisasi kesadaran hukum, pencegahan konflik sosial, penguatan kerukunan masyarakat, serta peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa.

Upaya tersebut juga mencakup penguatan komunikasi dan penyaluran aspirasi masyarakat adat melalui mekanisme kelembagaan yang tepat, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap hasil audiensi ini dapat menjadi fondasi bagi terbangunnya komunikasi berkelanjutan antara organisasi kemasyarakatan berbasis kearifan lokal dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

PERPEDAYAK menegaskan, perjuangan untuk kepentingan masyarakat Dayak dan Kalimantan tidak dimaksudkan untuk mengedepankan kepentingan kelompok secara sempit.

“Kepentingan masyarakat Dayak menurut kami juga merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan Indonesia yang adil, bersatu, demokratis, dan sejahtera,” tukasnya.