Perjuangkan Hak Daerah, PERPEDAYAK Gelar Rakernas Bahas Penguatan DBH dan Pembangunan Kalimantan

Jakarta, Sarita News — Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemuda Dayak (DPP PERPEDAYAK) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta sebagai momentum strategis memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan arah perjuangan.

Ketua Umum PERPEDAYAK, Wawan Nopardo menjelaskan, agenda tersebut nantinya akan merumuskan langkah konkret dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak dan pembangunan daerah di seluruh Kalimantan.

“Rakernas ini menjadi forum penting bagi jajaran pengurus pusat dan wilayah untuk mempertegas bahwa PERPEDAYAK bukan sekadar organisasi perkumpulan, melainkan wadah perjuangan, pengabdian, dan pemberdayaan generasi muda Dayak,” katanya, Senin (9/11/2026).

Ia menambahkan, seluruh anggota juga dalam hal ini akan menekankan arah organisasi yang berorientasi pada kemajuan daerah, keadilan pembangunan, serta kepentingan masyarakat luas.

Dorong Dana Bagi Hasil untuk Pembangunan Kalimantan

Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian utama RAKERNAS adalah mendorong kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berkeadilan bagi daerah-daerah di Kalimantan.

“Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional, Kalimantan harus memperoleh manfaat pembangunan yang sepadan,” ungkap Wawan.

Lebih lanjut, manfaat lainnya menurutnya dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

“PERPEDAYAK memandang, kekayaan alam Kalimantan harus memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat Dayak,” tuturnya.

Karena itu, PERPEDAYAK mendorong penguatan komunikasi dan advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pengelolaan serta penyaluran DBH semakin transparan, proporsional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah.

Konsolidasi dan Penataan Organisasi

Wawan juga mengungkapkan, Rakernas juga menghasilkan sejumlah arah kebijakan internal untuk membangun organisasi yang semakin solid, tertib administrasi, profesional, dan memiliki legitimasi kepengurusan yang jelas.

Program prioritas meliputi pendataan ulang kepengurusan DPP, DPW, dan struktur kepengurusan daerah, verifikasi legalitas, serta administrasi organisasi, hingga pembenahan struktur wilayah, dan pembentukan kepengurusan di daerah yang belum terbentuk.

Selain itu, dilakukan penegasan mekanisme penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD. Setiap penerbitan SK DPD dilaksanakan oleh DPP berdasarkan rekomendasi DPW sebagai bagian dari penertiban dan penguatan sistem administrasi organisasi.

“Kami juga akan mendorong pendaftaran ulang anggota dan Kartu Tanda Anggota (KTA), sekaligus penyusunan standar administrasi serta mekanisme kerja organisasi yang lebih terintegrasi,” terangnya.

Mantan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Palangka Raya ini membeberkan, langkah tersebut bertujuan memastikan setiap tingkatan kepengurusan bergerak dalam satu garis koordinasi, memiliki tanggung jawab yang terukur, dan menjalankan program secara berkesinambungan.

Penguatan Advokasi Hukum, Pendidikan, dan Pemberdayaan

Dalam bidang advokasi dan hukum, PERPEDAYAK merumuskan penguatan peran organisasi sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendampingan, perlindungan, dan keadilan hukum.

Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembentukan posko pengaduan masyarakat, pengembangan layanan bantuan hukum atau LBH, serta penguatan koordinasi advokasi di Kalimantan Tengah dan wilayah lainnya.

“PERPEDAYAK juga mendorong keterlibatan kader-kader Dayak berlatar belakang hukum untuk merangkul mahasiswa, memberikan edukasi hukum, serta berkontribusi dalam penguatan hukum adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat,” ucapnya.

Di sektor pendidikan, dibahas pengembangan program beasiswa PERPEDAYAK, khususnya untuk mendukung peningkatan kapasitas generasi muda Dayak dalam bidang hukum maupun disiplin ilmu lainnya.

Sementara dalam bidang ketenagakerjaan, organisasi mendorong kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan dan dunia usaha untuk memperluas akses informasi, rekomendasi, dan kesempatan kerja bagi generasi muda.

“Penguatan identitas kelembagaan juga menjadi perhatian, termasuk penataan sekretariat dan pemasangan papan nama organisasi pada tingkat DPW maupun DPD,” ujarnya.

Pada bidang sosial dan politik, Rakernas mengarahkan seluruh DPW untuk meningkatkan komunikasi kelembagaan dengan pemerintah daerah, Forkopimda, instansi terkait, perusahaan, investor, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan dan mahasiswa.

PERPEDAYAK juga mendorong pembentukan jaringan relawan sosial, penguatan peran mahasiswa Dayak, dan keterlibatan aktif organisasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

“Kemitraan tersebut diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi yang produktif sekaligus memperkuat posisi PERPEDAYAK sebagai mitra strategis pembangunan daerah,” tutupnya.