WALHI Kalteng Seret 8 Perusahaan Diduga Pelaku Karhutla ke Polda

Palangka Raya, Sarita News – Delapan perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah ke Polda Kalteng.

Masing-masing enam perusahaan pemegang konsesi perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Direktur WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai menyampaikan bahwa, laporan yang pihaknya layangkan tersebut didasari hasil analisis serta pemantauan, sehingga terindikasi mengalami karhutla, maka dari itu perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

“Kami melaporkan delapan perusahaan ini karena berdasarkan analisis kami, memang terindikasi terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Janang kepada awak media, Senin (9/11/2026).

Pihaknya mendorong Polda Kalteng tidak hanya berfokus pada pelaku pembakaran perorangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi.

Janang juga menerangkan, hasil pemantauan tersebut menemukan aktivitas perusahaan di kawasan lahan gambut yang dinilai mengalami kerusakan dan mengakibatkan rentan terbakar.

“Ketiga perusahaan itu beraktivitas di lahan gambut, yang kemudian mengakibatkan kerusakan dan rentan terjadi kebakaran,” bebernya.

Konsesi perusahaan yang dilaporkan WALHI berada di Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruyan. Sedangkan, tiga dari delapan perusahaan tersebut sebenarnya pernah dilaporkan WALHI pada 2023, namun pihaknya belum menerima informasi perkembangan penanganan laporan tersebut.

“Makanya kenapa kami melaporkan hari ini, sebenarnya mengingatkan kembali kepada Polda. Kami juga pernah melapor dan saat ini kami laporkan juga,” ungkapnya.

Janang juga membeberkan, hasil diskusi pihaknya nersama dengan penyidik Polda Kalteng, beberapa perusahaan yang dilaporkan telah masuk tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Akan tetapi, menurutnya secara penanganan selama ini lebih banyak berkaitan dengan perusahaan perkebunan sawit. Untuk sektor PBPH, baru satu perusahaan yang disebut telah diproses.

WALHI berharap laporan terbaru tersebut dapat menjadi perhatian khusus Polda Kalteng, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar penanganan karhutla ke depan turut menyasar dugaan pelanggaran oleh korporasi.

Lebih lanjut, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, sudah kewajiban kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat.

“Jadi kalau nanti ada pengaduan, saya juga menyampaikan kepada masyarakat, silahkan saja melaporkan baik secara langsung maupun secara tertulis kepada kita, ya kita akan pasti tindaklanjuti,” tutupnya.