Teras Narang: Efisiensi Anggaran Jangan Mengorbankan Ruang Fiskal Daerah

Jakarta, Sarita News – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengapresiasi arsitektur umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2027 yang disampaikan Presiden dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan R-APBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Teras Narang menilai arah kebijakan anggaran yang disampaikan Presiden menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, menurutnya, sejumlah detail program perlu dikaji dan dikawal bersama agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Secara pribadi, sebagai Wakil Daerah Kalteng, saya mengapresiasi arsitektur umum R-APBN 2027 yang disampaikan Presiden, dengan catatan, perlu kajian lebih lanjut atas detail program ke depan yang perlu dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Teras Narang.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen. Angka tersebut disebut menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Pendapatan negara juga meningkat 21,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran negara naik 18,2 persen dengan defisit APBN terjaga pada 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

R-APBN 2027 dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun.

Sementara pembiayaan negara direncanakan Rp671,2 triliun, turun dari Rp698,1 triliun pada tahun sebelumnya.

Menurut Teras, target pertumbuhan ekonomi dan indikator makro yang ditetapkan pemerintah bukan sesuatu yang mustahil dicapai.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Target-target dan indikator perekonomian tersebut, bukan tidak mungkin dicapai, sejauh ada koordinasi dan kolaborasi besar yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Ia menyoroti rencana konsolidasi belanja pemerintah yang dinilai dapat menjadi salah satu instrumen efisiensi.

Presiden menyebut potensi penghematan dapat mencapai 30 persen atau sekitar Rp360 triliun dari belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai Rp1.200 triliun.

Teras berharap kebijakan efisiensi tersebut tidak berujung pada semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.

Menurutnya, penguatan koordinasi harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan agar pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

“Untuk itu, saya berharap agar pemerintah pusat tidak mengabaikan ruang fiskal daerah, terlebih ketika terjadi resentralisasi anggaran atas nama efisiensi,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah pusat memberikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang jelas kepada daerah dalam pengelolaan belanja.

Dengan demikian, efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Teras menilai pengambilalihan sementara sejumlah peran anggaran daerah tidak menjadi persoalan sepanjang pemerintah pusat mampu membuktikan bahwa pengelolaan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Rasanya tidak masalah bila beberapa peran anggaran daerah diambil sementara, sejauh pemerintah pusat bisa mengambil alih dan menyalurkan dengan lebih baik sebagai percontohan,” ujarnya.

Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Teras secara khusus menyoroti agenda pemerintah memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam R-APBN 2027, pemerintah merencanakan perbaikan 10 ribu Puskesmas di 7.285 kecamatan serta pembangunan 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di 514 kabupaten/kota.

Pemerintah juga mencanangkan perbaikan 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), modernisasi peralatan kesehatan, hingga penyediaan ambulans udara untuk wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan renovasi fasilitas sekolah paling lambat 2029. Program tersebut diarahkan untuk memastikan fasilitas pendidikan menjadi lebih layak, bersih, aman, dan nyaman.

Teras menilai agenda tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Perbaikan tidak cukup hanya menyasar bangunan dan peralatan, tetapi juga harus menyentuh aspek manajemen serta kualitas sumber daya manusia.

“Tentu diharapkan akhirnya tidak hanya pada aspek fisik, tapi juga pada aspek manajerial dan sumber daya manusianya. Termasuk dukungan atas kualitas hidup serta kesejahteraan tenaga kesehatan serta pendidikan yang memprihatinkan di banyak daerah,” katanya.

Lebih jauh, Teras berharap kebijakan APBN 2027 dapat menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Menurutnya, daerah harus diberikan ruang untuk meningkatkan kemampuan mengelola pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Pada akhirnya, saya sungguh berharap, pemerintah daerah sungguh didukung agar mandiri secara fiskal, mandiri dalam mengelola pemerintahan, dan mandiri dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Ia menilai penguatan kemandirian fiskal daerah penting untuk memperbaiki persoalan rendahnya kapasitas fiskal daerah yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan tetap berpedoman pada aturan.

Teras juga mengajak masyarakat turut mengawal pelaksanaan R-APBN 2027. Pengawasan publik dinilai penting agar kebijakan dan anggaran yang telah dirancang pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

“Pemerintah dengan agendanya, bagaimana pun tidak akan pernah bisa berhasil, tanpa peran serta dan kontribusi pengawasan masyarakat secara luas,” pungkasnya.