Kumpulkan Aspirasi Pemerintah Desa dan Kelurahan, Agustiar Sabran Tekankan Prioritas Pembangunan

Palangka Raya, Sarita News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah desa dan kelurahan.

Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan, mempercepat pemerataan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menyampaikan hal tersebut Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya, Jumat (7/8/2026).

“Kami atas nama pemprov mengapresiasi aspirasi, masukan, dan dukungan yang disampaikan para Kepala Desa, Lurah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, serta masyarakat,” kata Agustiar.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Pusat melalui koordinasi lintas sektor.

Ia turut menekankan, pembangunan infrastruktur desa tetap menjadi prioritas pemerintah, terutama peningkatan kualitas jalan, dan pembangunan jembatan.

Selain itu, konektivitas antarwilayah guna memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Pemprov Kalteng juga akan mengevaluasi aktivitas angkutan batu bara yang melintasi jalan umum bersama instansi terkait, khususnya untuk menjaga kualitas infrastruktur sekaligus mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

“Pemanfaatan jalan umum oleh angkutan batu bara akan terus kami evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar tidak merusak infrastruktur dan tetap mengedepankan keselamatan serta kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi terus mengupayakan penyelesaian persoalan kawasan hutan yang menghambat kepastian hukum atas lahan masyarakat melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di saat yang sama, peningkatan kapasitas Aparatur Desa akan diperkuat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang profesional serta akuntabel.

Di bidang sosial, Agustiar Sabran menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Upaya tersebut akan dibarengi dengan perluasan sosialisasi Program Huma Betang Sejahtera dan layanan “Lapor Pak Gub” hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi maupun menyampaikan aspirasi.

“Pemprov akan terus memperbaiki pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tutupnya.