Palangka Raya, Sarita News – Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara Kalimantan Tengah (Kalteng), Joseph F.J.W, menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Kalteng yang hingga saat ini masih menjadi perhatian publik dan ramai diberitakan media.
Berdasarkan sejumlah pemberitaan media, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) disebut mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk program revitalisasi sekolah tahun 2025.
Program tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.
Namun demikian, Perkumpulan Pemuda Nusantara menilai realisasi revitalisasi sekolah hingga saat ini belum berjalan maksimal dan belum dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Joseph F.J.W menilai, hingga saat ini masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan meja dan kursi belajar, keterbatasan listrik, hingga belum tersedianya akses internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
“Kami melihat masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Pemerintah harus memastikan program revitalisasi benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan,” katanya .
Selain itu, Joseph F.J.W juga mempertanyakan kejelasan realisasi program “1.000 Rumah Guru Berkah” dengan skema DP nol persen yang sebelumnya diluncurkan Pemprov Kalteng sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Disebutkan bahwa program tersebut ditujukan untuk membantu guru SMA, SMK, dan SLB agar dapat memiliki rumah melalui skema subsidi uang muka dan kredit perumahan.
Bahkan program tersebut lahir setelah adanya laporan guru yang terpaksa tinggal di laboratorium sekolah karena belum memiliki tempat tinggal layak.
Namun, realisasi program rumah guru tersebut dinilai masih belum optimal. Dari target 1.000 unit rumah, jumlah yang terealisasi disebut masih sangat rendah dan terkendala minimnya sosialisasi serta keterbatasan akses di sejumlah daerah.
“Program rumah guru DP nol jangan sampai hanya menjadi janji dan seremonial semata. Guru adalah ujung tombak pendidikan, sehingga kesejahteraan mereka harus benar-benar diperhatikan melalui langkah konkret dan tepat sasaran,” terangnya.
Perkumpulan Pemuda Nusantara juga mendesak Disdik agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran pendidikan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara terbuka arah dan realisasi program-program pendidikan yang telah dijanjikan.
Joseph F.J.W menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan seluruh program pendidikan berjalan secara adil, transparan, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Perkumpulan Pemuda Nusantara menyatakan akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Bumi Tambun Bungai serta mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pendidikan di daerah,” tukasnya.
Simak Berita Sarita News Melalui Google Berita
Tinggalkan Balasan