Palangka Raya, Sarita News – PLN Grup di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Provinsi Kalteng menjalin kerja sama untuk memperkuat kepastian hukum pembangunan infrastruktur dan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat.
General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), Iwan Soelistijono, mengatakan dukungan dan kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi sangat penting bagi PLN.
“Kami memandang Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam memastikan setiap kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum, memiliki kepastian hukum, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ucapnya, Kamis (19/11/2026).
Hal tersebut diungkapkan dia disela pelaksanaan Workshop Sinergi Hukum, Mengawal Terang Negeri serta dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN Grup dengan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah yang dipusatkan di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng.
Iwan menjelaskan, bagi PLN, kegiatan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pihaknya turut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat membutuhkan kepastian hukum, pengelolaan risiko, dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Sebagaimana kita ketahui, listrik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan daerah,” jelasnya.
Maka dari itu, ia menerangkan, PLN terus berupaya meningkatkan keandalan pasokan dan memperluas akses listrik bagi seluruh masyarakat, termasuk hingga ke wilayah pelosok Bumi Tambun Bungai.
Akan tetapi, dalam menjalankan tugas tersebut, pihaknya mengakui menghadapi berbagai tantangan, seperti sisi teknis maupun nonteknis.
“Kami memandang Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam memastikan setiap kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum, memiliki kepastian hukum, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” jelasnya.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan koordinasi, khususnya dalam pemberian bantuan dan pertimbangan hukum, mitigasi risiko hukum, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ketenagalistrikan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Pihaknya juga berharap kerja sama tersebut dapat mendukung pengamanan aset-aset ketenagalistrikan, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Lebih lanjut, Kepala Kejati Kalteng Hendrizal Husin menyambut baik kegiatan tersebut sebagai wujud penguatan sinergi antara Kejaksaan, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pembangunan ketenagalistrikan tentu harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan tata kelola yang baik,” katanya.
Melalui workshop dan penandatanganan kerja sama antara PLN dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah, akan memperkuat koordinasi, edukasi, serta upaya pencegahan permasalahan hukum.
“Tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Harapannya, pembangunan dapat berjalan dengan baik, kepentingan masyarakat tetap terlindungi, dan manfaat kelistrikan dapat dirasakan secara lebih luas,” tutupnya.
Untuk diketahui, turut hadir dalam acara itu seperti GM PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar), Susilo dan GM PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B), Riko Ramadhano Budiawan serta sejumlah tokoh adat dan akademisi di Palangka Raya.
Dapatkan pembaruan berita terbaru Saritanews.com melalui Halaman Facebook dan Saluran WhatsApp resmi Saritanews.com.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan