Palangka Raya, Sarita News – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan sikap tegas menolak upaya pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, gugatan tersebut dinilai berpotensi mengancam eksistensi dan kearifan lokal tradisi berladang masyarakat adat Dayak.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, di sela-sela aksi damai yang digelar oleh Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalteng bersama Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).
Bush menegaskan, kehadiran Pemuda Pancasila dalam aksi tersebut merupakan wujud solidaritas lintas organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjaga marwah adat istiadat di Bumi Tambun Bungai.
“Orasi hari ini adalah aksi solidaritas dari semua ormas, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalteng,” ungkapnya.
“Kami bersuara dan berteriak menyampaikan bagaimana adab, adat, dan aturan di satu wilayah jangan diganggu gugat. Peraturan daerah mengenai peladang itu juga jangan diotak-atik,” imbuhnya
Menurutnya, tradisi berladang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan sejarah kehidupan masyarakat Dayak secara turun-temurun.
Ia menekankan, masyarakat adat Dayak sangat memahami mekanisme alam serta memiliki aturan main tersendiri dalam membuka lahan pertanian yang ramah lingkungan.
“Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang,” ujarnya.
“Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar. Bagi kami, mereka adalah orang-orang luar biasa yang turut membangun Kalteng melalui aktivitas meladang itu sendiri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bush menyoroti kekhawatiran masyarakat adat yang kerap menjadi pihak yang disalahkan atau dikambinghitamkan saat terjadi bencana kabut asap akibat pembakaran lahan skala besar oleh oknum korporasi.
Pihaknya mendesak agar penegakan hukum di lapangan tidak salah sasaran dan tetap berpedoman pada peraturan daerah yang melindungi hak-hak peladang tradisional.
“Kami tidak ingin ke depannya terjadi salah tangkap, salah aturan, maupun salah cara dalam penanganan di lapangan, padahal hal itu sebenarnya sudah bisa diatur melalui peraturan daerah. Aturan mengenai peladang harus lebih diutamakan agar masyarakat adat Dayak merasa warisan leluhur dan cara mereka berladang tetap terlindungi,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bush juga mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah mulai dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, hingga para bupati se-Kalimantan Tengah untuk bersinergi mengawal persoalan ini agar permohonan uji materi yang merugikan masyarakat adat tersebut ditolak oleh majelis hakim.
Dapatkan pembaruan berita terbaru Saritanews.com melalui Halaman Facebook dan Saluran WhatsApp resmi Saritanews.com.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan