Palangka Raya, Sarita News – Dewan Pimpinan Wilayah Tariu Borneo Bangkule Rajakng Kalimantan Tengah (DPW TBBR Kalteng) bersama Forum Kebangsaan dan sejumlah elemen organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi damai.
Aksi tersebut menyuarakan penolakan keras terhadap permohonan uji materi (judicial review) Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPW TBBR Kalteng, Agusta Rachman mengungkapkan, gugatan yang diajukan oleh Bima Sadiropa Sijabat dan tim tersebut dinilai mengancam eksistensi tradisi berladang kearifan lokal masyarakat adat Dayak.
Aksi di Palangka Raya ini digelar bertepatan dengan jadwal sidang pemeriksaan berkas perkara tersebut di MK dan bertempat di kawasan Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).
“Kami dari TBBR memprakarsai kegiatan ini bersama ormas lokal, paguyuban, dan kerukunan menyuarakan dan meminta kepada MK untuk tidak menerima atau menolak gugatan uji materi terkait Pasal 69 ayat (2) mengenai pengecualian berladang tersebut,” ungkap Agusta.
Pihaknya tutur meluruskan pandangan yang dinilai keliru dan kerap menyamakan praktik berladang tradisional masyarakat adat dengan pembakaran lahan secara liar.
Ia menjelaskan, secara turun-temurun, masyarakat adat Dayak tidak pernah membuka ladang di lahan gambut, melainkan di tanah mineral yang subur dengan luasan terbatas maksimal dua hektare sesuai ketentuan peraturan daerah (perda).
“Sistem membakar pun ada metode dan mekanisme yang dilakukan secara bergotong royong. Tujuan kami hadir di sini agar ke depan para peladang tidak dikriminalisasi atas dasar membakar secara liar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agusta menyoroti fenomena masyarakat adat yang sering dijadikan “kambing hitam” ketika terjadi bencana kabut asap akibat pembakaran lahan skala besar oleh oknum korporasi.
Pihaknya mendesak pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk bersinergi dengan elemen masyarakat dalam mengedukasi publik hingga ke tingkat akar rumput agar batasan antara kearifan lokal dan kejahatan korporasi terlihat jelas.
“Harus bisa memisahkan antara korporasi yang membakar secara luas untuk kepentingan perusahaan dengan peladang tradisional,” ucapnya.
“Intinya, peladang ini jangan menjadi kambing hitam. Kami tetap melindungi masyarakat adat kami dengan kearifan lokal, bahwa berladang dengan membakar masih bisa dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam perda,” tambahnya.
Terkait motif di balik permohonan uji materi tersebut, Agusta mengaku tidak memahami tujuan para pemohon. Ia pun mengingatkan semua pihak untuk menghormati adat istiadat yang berlaku di Bumi Tambun Bungai.
“Seperti pepatah yang sering digaungkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seharusnya para pemohon menyadari bahwa berladang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang kami. Jangan dicampuradukkan,” tuturnya.
Ketua DPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung menambahkan, sebagai putra daerah pihaknya ingin para pimpinan eksekutif turut menyuarakan keresahan yang sana dengan massa aksi tersebut.
“Bagi kami, aturan yang sudah ada di daerah ini sudah jelas dan jangan coba-coba ganggu kami orang Kalimantan,” tegasnya.
Aksi solidaritas tersebut turut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan ormas di Kalteng, di antaranya Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya dan dipimpin Ketua Bush Valentino Lambung, IKB, ADB, serta Perpedayak yang bersama-sama menyatakan dukungan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Dapatkan pembaruan berita terbaru Saritanews.com melalui Halaman Facebook dan Saluran WhatsApp resmi Saritanews.com.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan