Palangka Raya, Sarita News – Pemerintah Kota Palangka Raya diminta tidak hanya memperhatikan keselamatan relawan selama proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga memastikan kondisi kesehatan mereka setelah menjalankan tugas di lapangan.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah. Ia menilai, relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla memiliki risiko kesehatan akibat paparan asap selama membantu memadamkan kebakaran.
Menurutnya, dampak paparan asap tidak selalu langsung dirasakan ketika seseorang berada di lokasi kebakaran. Bahkan, gangguan kesehatan berpotensi muncul setelah relawan menyelesaikan tugas dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Harapan kami adalah perhatian khusus terkait pascanya nanti dari pemerintah. Karena asap ini sifatnya tidak hanya saat ini,” ucab Dede, Senin (2/11/2026).
Ia mengingatkan, kondisi tubuh yang masih terasa sehat setelah bertugas bukan berarti seseorang terbebas dari risiko paparan asap. Sebab, selama berada di kawasan kebakaran, relawan terus menghirup udara yang tercemar asap.
“Saat ini mungkin kita tidak apa-apa, aman-aman saja. Kalau mau nanti, kemudian baru kita merasakan dampaknya. Karena asap ini akan masuk dan kita hirup,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Dede berharap pemerintah kota memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan para relawan, termasuk mempertimbangkan pemeriksaan kesehatan maupun penanganan medis setelah kegiatan pemadaman berakhir.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya dilihat dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan orang-orang yang terlibat dalam penanganannya.
Dede juga menyinggung dukungan pemerintah pusat melalui Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara terkait kemungkinan penyusunan regulasi khusus mengenai jaminan kesehatan relawan pascapenugasan, Dede mengakui bahwa pembahasan mengenai hal tersebut belum dilakukan.
Meski demikian, menurutnya, DPRD tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah kota.
“Kalau masalah regulasi, mungkin kita belum sampai ke sana. Tapi setidaknya kita bisa secara langsung melakukan pengawasan dan menyampaikan ke pihak pemerintah kota,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah tidak mengabaikan risiko kesehatan yang mungkin dialami para relawan setelah terpapar asap selama penanganan karhutla. Perhatian tersebut dinilai penting sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang telah berkontribusi langsung dalam upaya pemadaman kebakaran di Kota Palangka Raya.
Dapatkan pembaruan berita terbaru Saritanews.com melalui Halaman Facebook dan Saluran WhatsApp resmi Saritanews.com.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan