Jaga Legitimasi dan Kepercayaan Publik, Alumni UPR Minta Proses Transisi yang Transparan

Palangka Raya, Sarita News — Dua alumni Universitas Palangka Raya (UPR), Damai Alam Usop dan Krismes Santo Haloho, dalam kapasitas pribadi sebagai alumni, menyampaikan surat resmi kepada pimpinan UPR dan Ketua Senat UPR.

Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan, transparansi, serta kepastian mengenai tata kelola UPR di tengah proses transisi kepemimpinan universitas.

Selain itu, surat tersebut disampaikan menyusul adanya informasi publik mengenai berakhirnya masa jabatan Rektor UPR periode 2022–2026 pada awal September 2026, kemungkinan adanya mekanisme Pelaksana Tugas (Plt.) atau mekanisme transisi lainnya, serta belum selesainya proses pengangkatan Rektor UPR periode 2026–2030.

Menurut Damai Alam Usop, penjelasan resmi diperlukan agar tidak berkembang ketidakpastian dan spekulasi di kalangan sivitas akademika, alumni, maupun masyarakat mengenai status kepemimpinan dan proses transisi di UPR.

“Kepentingan kami bukan mendukung ataupun menolak calon rektor tertentu. Yang kami harapkan adalah agar proses transisi dan pengangkatan Rektor UPR berlangsung secara sah, transparan, dan akuntabel,” katanya, Senin (7/9/2027).

Pihaknya menekankan agar proses tersebut tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan maupun ketidakpastian tata kelola yang dapat merugikan universitas.

Dal hal ini, Damai mengungkapkan bahwa, terdapat sembilan hal yang dimintakan penjelasan dalam surat tersebut, yakni yang pertama ialah kepastian tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor UPR periode 2022–2026 beserta dasar hukum atau keputusan yang menjadi acuannya, mengingat terdapat perbedaan informasi yang berkembang di ruang publik.

Lalu kedua, status resmi kepemimpinan UPR setelah masa jabatan Rektor definitif berakhir, termasuk apakah telah terdapat keputusan Menteri mengenai perpanjangan masa jabatan atau penunjukan Plt, serta sejak kapan keputusan tersebut berlaku.

Lebih lanjut, untuk yang ketiga, status terkini seluruh tahapan Pemilihan Rektor UPR periode 2026–2030, termasuk tahapan yang telah diselesaikan, tahapan yang masih menunggu keputusan atau penjadwalan, serta proyeksi penyelesaian proses hingga penetapan dan pelantikan rektor definitif.

Keempat, penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan proses pemilihan Rektor belum selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya serta langkah UPR dan Senat untuk memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kelima, kepastian bahwa setiap keberatan, pengaduan, atau persoalan administratif dalam proses pemilihan telah ditangani melalui mekanisme yang sah, transparan, dan terdokumentasi sehingga tidak menyisakan persoalan legitimasi bagi kepemimpinan UPR berikutnya.

Keenam, jaminan kesinambungan tata kelola universitas selama masa transisi, terutama yang berkaitan dengan keputusan akademik, kepegawaian, keuangan dan anggaran, aset, pelayanan mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama kelembagaan.

Ketujuh, langkah konkret UPR untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, integritas, pengawasan internal, dan pelayanan publik sehingga masa transisi tidak berdampak terhadap mutu pelayanan maupun kepercayaan sivitas akademika, alumni, mitra, dan masyarakat.

Kedelapan, arah dan prioritas masa depan UPR yang akan dijaga selama periode transisi dan diteruskan kepada rektor definitif berikutnya, khususnya menyangkut mutu akademik dan akreditasi, sumber daya manusia, riset dan inovasi, pelayanan mahasiswa, sarana-prasarana, keuangan, reputasi institusi, serta hubungan dengan alumni.

Kesembilan, ruang partisipasi alumni sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan mendukung pengembangan Universitas Palangka Raya secara konstruktif, tanpa mencampuri kewenangan Senat, Rektor, ataupun organ universitas lainnya.

Bukan Intervensi terhadap Pemilihan Rektor

“Penyampaian surat ini dilakukan dalam kapasitas pribadi sebagai alumni dan tidak mengatasnamakan Ikatan Alumni UPR ataupun organisasi alumni lainnya,” ungkapnya.

Inisiatif tersebut diakui merupakan bentuk kepedulian, partisipasi, dan tanggung jawab moral terhadap almamater.

Keduanya juga menegaskan bahwa permintaan transparansi tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan organ universitas dan tidak berkaitan dengan dukungan politik terhadap kandidat tertentu dalam Pemilihan Rektor UPR.

“Alumni mempunyai kepentingan terhadap masa depan almamater. Karena itu, pertanyaan, aspirasi, kritik konstruktif, dan saran mengenai tata kelola universitas seharusnya dapat menjadi bagian dari komunikasi yang sehat antara universitas dengan para pemangku kepentingannya, tanpa mengambil alih kewenangan organ universitas,” tambahnya.

Minta Jawaban Tertulis dan Membuka Ruang Audiensi

Kedua alumni meminta Pimpinan UPR dan Ketua Senat UPR memberikan tanggapan tertulis dalam waktu yang patut. Mereka juga membuka kemungkinan dilaksanakannya audiensi untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai situasi dan proses transisi kepemimpinan universitas.

Keterbukaan informasi dinilai penting bukan hanya untuk menjawab pertanyaan administratif mengenai status kepemimpinan universitas, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola Universitas Palangka Raya.

“UPR adalah institusi pendidikan tinggi publik yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia di Kalteng. Karena itu, kepastian tata kelola, legitimasi kepemimpinan, kesinambungan pelayanan akademik, serta transparansi proses transisi harus menjadi kepentingan bersama,” tegasnya.

Kedua alumni berharap masa transisi ini dapat menjadi momentum bagi UPR untuk semakin memperkuat tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu universitas.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satuan Pengawas Internal UPR, Badan Eksekutif Mahasiswa UPR, serta Dewan Perwakilan Mahasiswa UPR.