SP Mamut Menteng Kritik Penanganan Krisis Karhutla dan Energi di Kalteng

Palangka Raya, Sarita News – Kecaman keras terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) datang dari Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng Kalteng.

Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) SP Mamut Menteng Kalteng, Irene Natalia Lambung menilai, pemerintah daerah dan pusat tidak serius menanggulangi krisis lingkungan dan energi yang saat ini mengepung masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Hal tersebut disampaikan pihaknya setelah memperhatikan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang itensitasnya terus meningkat di bulan Agustus 2026 ini.

Terlebih, ancaman El Nino yang diprekdisi lebih kuat di tahun ini daripada di tahun sebelumnya yang terus berulang tiap tahunnya, sehingga menimbulkan ketakutan akan panjangnya penderitaan yang dirasakan masyarakat.

Bukan hanya itu, pemadaman listrik bergiliran dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi juga menurutnya meciptakan kerentenanan kepada perempuan, anak-anak, serta kelompok marginal lainnya.

“Krisis yang terjadi saat ini bukan hanya sekedar bencana alam atau kendala teknis semata, melainkan akibat dari gagalnya negara melakukan tata Kelola lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara,” katanya kepada awak media melalui siaran pers, Rabu (19/8/2026).

*Beban Ganda Perempuan Dalam Krisis*

Ia menekankan, bencana karhutla yang mengakibatkan kabut asap ini diyakini akan mengancam kesehatan, merenggut hak warga negara atas udara bersih terutama perempuan yang hamil, menyusui, serta memiliki penyakit bawaan.

“Sebagai perempuan yang lebih banyak melakukan kerja-kerja perawatan, tentu bebannya bertambah ketika salah satu anggota keluarga di rumah tangganya mengalami sakit akibat asap atau infeksi saluran pernafasan di tengah kualitas udara yang buruk,” ujarnya.

Hal ini menurutnya pernah di rasakan perempuan yang sebagian berada di wilayah pengorganisasian SP Mamut Menteng.

Lebih lanjut, keadaan ini menurut pihaknya akan mengakibatkan kelumpuhan ekonomi domestic dan usaha kecil. Terlebih, pemadaman listrik yang bergilir tentu juga berdampak kepada pelaku usaha rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan.

“Bahan pangan yang di siapkan juga berbagai usaha membuat perempuan berpikir keras untuk tetap bahan pangannya tetap terjaga. Tentu hal ini membuat biaya produksi menjadi naik,” tegasnya.

Kelangkaan BBM di beberapa tempat di kota dan kabupaten serta desa di Kalteng juga menurut pihaknya memaksa perempuan untuk menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean Panjang dan melelahkan.

Kondisi tersebut tentu menyita waktu produktif, mengganggu aktivitas perawatan kerluarga, ativitas pribadi, serta keselamatan perempuan di rauang public. Dalam hal ini juga perempuan dinilai selalu menjadi yang pertama terdampak.

“Ketika udara bersih tidak lagi dapat di hirup bebas, pemadaman listrik, kelangkaan BBM, serta kerja-kerja perawatan yang di bebankan pada perempuaan menjadi membuat beban tersebut semakin bertambah berat. Negara semestinya tidak boleh terus melakukan pembiaran dan mengorbankan keselamatan rakyatnya,“ ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, maka SP Mamut Menteng Kalteng menuntut Pemerintah daerah dan pusat untuk menindak tegas korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

“PLN dan pemerintah memberikan transparansi kepada masyarakat, kepastian serta solusi konkrit atas pemadaman listrik bergiliran yang merugikan sektor ekonomi domestik dan pelayanan publik,” ucapnya.

Lalu, pihaknya menekankan agar pertamina dan BPH Migas mengusut tuntas penyebab kelangkaan BBM, menjamin ketersedian stok dan memastikan distribusi yang adil tanpa menyimpang.

“Negara melaksanakan putusan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/PDT/2018 terkait gugatan Warga Negara Indonesia ( Citizen Law Suit atau CLS),” tutupnya.