Teras Narang Soroti Karhutla Kalteng, Minta Pengawasan Lahan dan Konsesi Diperketat

Palangka Raya, Sarita News – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang mendorong seluruh pihak memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menurutnya, ancaman karhutla merupakan persoalan serius yang membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Teras Narang mengungkapkan, tantangan karhutla bukan hal baru bagi Kalteng. Ia bahkan mengingat kembali masa awal dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalteng, ketika persoalan karhutla menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi daerah.

“Saya melihat foto lama, saat awal menjabat Gubernur Kalteng pada periode pertama. Foto itu menggambarkan bagaimana salah satu tantangan khas daerah kita yang rawan terkena bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” ujar Teras Narang, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, kondisi serupa kembali dihadapi Kalteng saat ini. Berdasarkan catatan pada beberapa media hingga akhir Juli 2026, luas karhutla di Kalteng telah mencapai sekitar 3.068 hektare. Luasan tersebut, kata dia, hampir mendekati luas wilayah Kota Yogyakarta yang mencapai sekitar 3.250 hektare.

“Bisa dibayangkan bagaimana lahan seluas ini mengalami kebakaran sekian lama. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga perekonomian, kesehatan masyarakat, hingga kondisi keuangan pemerintah daerah yang saat ini juga menghadapi tekanan fiskal,” katanya.

Teras Narang mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang turun langsung melakukan peninjauan dan memberikan dukungan dalam penanganan karhutla di Kalteng.

Menurutnya, kehadiran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi yang dihadapi daerah.

Ia menyebut dukungan pemerintah pusat, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), tambahan armada udara, hingga bantuan logistik dan peralatan, menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pemadaman di lapangan.

Namun demikian, Teras Narang menekankan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi.

Menurutnya, langkah pencegahan dari hulu harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Dalam menghadapi Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga akhir Oktober mendatang, semua elemen pemerintah daerah harus solid, lebih antisipatif dan preventif, serta melibatkan masyarakat luas termasuk akademisi untuk melahirkan masukan-masukan inovatif,” tegasnya.

Ia mengingatkan, karakteristik wilayah Kalteng yang memiliki kawasan sangat luas dan banyak lahan gambut membutuhkan strategi khusus dalam pengelolaan lingkungan.

Menurutnya, pembangunan ekonomi harus tetap berjalan dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Teras Narang juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kalteng, terutama dalam aspek pencegahan dari sisi hulu.

Salah satunya terkait pengawasan alih fungsi lahan dan aktivitas investasi agar tetap memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan serta masyarakat.

“Masalah dari hulu termasuk soal alih fungsi lahan harus sungguh memperhatikan keseimbangan antara kepentingan eksploitasi ekonomi dengan keseimbangan ekologi. Dua elemen pembangunan berkelanjutan ini harus dijaga,” tuturnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya pengawasan lebih kuat terhadap aktivitas perusahaan pemegang konsesi. Mengutip kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Teras menyebut sebagian besar titik panas karhutla di Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan.

“Artinya, butuh kerja ekstra dan pengawasan yang lebih integral untuk memastikan sepanjang masa kemarau aktivitas pemegang konsesi benar-benar diawasi agar tidak memicu kebakaran,” jelasnya lagi.

Di sisi lain, Teras Narang juga menekankan pentingnya pendekatan kepada masyarakat, khususnya para peladang tradisional.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema pengendalian aktivitas masyarakat melalui edukasi, pencegahan, hingga pemberian sanksi yang terukur.

Ia menilai pengaturan hingga tingkat desa yang pernah dilakukan sebelumnya dapat menjadi contoh dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan karhutla.

“Kita perlu melakukan edukasi, antisipasi, hingga pemberian sanksi untuk mencegah karhutla terus terjadi,” jelasnya.

Teras Narang menambahkan, kondisi Kalteng saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari karhutla yang berlangsung panjang, pemadaman bergilir, hingga tekanan fiskal pemerintah daerah.

Karena itu, seluruh pihak harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing untuk kepentingan masyarakat.

“Selaras dengan semangat huma betang, kita saling menjaga kepentingan daerah dan rumah kita tercinta,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kalteng.

Teras berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat dapat mempercepat pengendalian bencana tersebut.

“Apresiasi dan doa kita untuk seluruh tim dan relawan penanganan karhutla di Kalteng. Semoga dengan dukungan besar dan terkoordinasi dari pemerintah pusat dan daerah, seluruh kerja yang ada bisa dimaksimalkan bagi kepentingan kita bersama,” tutupnya.