DPP PPN Dukung Agenda Pemberantasan Korupsi Presiden Prabowo

Palangka Raya, Sarita News – Dalam menyikapi perkembangan penegakan hukum di Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pemuda Nusantara (DPP PPN) menyampaikan sikap dan pandangan organisasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Ketua Umum PPN, Fiteli Waruwu, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata berupa penegakan hukum yang tegas, profesional, dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun latar belakang politik.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan atau komitmen semata. Masyarakat menantikan keberanian negara untuk menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum,”*kata Fiteli Waruwu, Minggu (12/7/2026).

Lebih lanjut, Fiteli Waruwu menyampaikan bahwa PPN mendorong aparat penegak hukum agar menangani setiap perkara dugaan korupsi secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, independensi, dan due process of law.

Terkait proses hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Fiteli Waruwu menegaskan bahwa PPN meminta agar proses tersebut dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta agar setiap proses hukum yang menjadi perhatian publik disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Pada saat yang sama, semua pihak tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

PPN juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Organisasi ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya penegakan hukum secara objektif, adil, dan berintegritas demi kepentingan bangsa dan negara.