Presiden Prabowo Cek Langsung Penanganan Karhutla di Kalteng

Palangka Raya, Sarita News – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengunjungi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka untuk mengecek langsung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Tiba dengan menggunakan pesawat kepresidenan usai kunjungan dari Kalimantan Barat (Kalbar), Presiden dan jajaran langsung memimpin rapat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Posko Aju Penanganan Karhutla, di Kawasan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Sabtu (22/8/2026).

Pemprov Kalteng dipimpin langsung Gubernur, Agustiar Sabran dan didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, serta anggota Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, Agustiar Sabran mengungkapkan, sepanjang 1 Januari-22 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik panas (hotspot) di Kalteng, di mana ada sebanyak 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan mencapai 4.499,21 hektar.

Sedangkan berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalteng tercatat mencapai 7.634,46 hektare, berada pada urutan ke-9 secara nasional.

Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalteng juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.

“Satgas Karhutla Pemprov Kalteng telah melibatkan sekitar 10.700 personel,” kata Agustiar.

Satgas tersebut terdiri dari berbagai unsur, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla, mulai dari supervisi langsung sejumlah kementerian dan lembaga hingga bantuan sarana dan prasarana untuk operasi pemadaman,” tuturnya.

Lebih lanjut, melalui rapat tersebut, Prabowo menggali langsung kebutuhan tambahan di lapangan yang disampaikan Pemprov Kalteng.

Antara lain armada yang masih dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, seperti helikopter waterbombing dan pompa air untuk memperkuat operasi pemadaman darat.

Prabowo Subianto berjanji akan segera mengambil langkah tindak lanjut untuk memastikan kebutuhan personel dan peralatan sarana prasarana di lapangan dapat segera dipenuhi, dalam rangka mempercepat upaya pengendalian karhutla.