Jakarta, Sarita News – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi mengancam keberlangsungan praktik kearifan lokal masyarakat adat, khususnya tradisi perladangan masyarakat Dayak.
Permohonan dengan Nomor 391/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh tiga orang pemohon. Mereka meminta MK menyatakan Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal tersebut mengatur perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar, melalui sejumlah persyaratan. Di antaranya, luas lahan maksimal dua hektare, diperuntukkan bagi penanaman varietas lokal, serta wajib dikelilingi sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke wilayah sekitarnya.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyayangkan permohonan tersebut. Ia menilai gugatan itu terkesan ceroboh karena dinilai belum mempertimbangkan persoalan secara struktural, historis, dan kontekstual.
“Patut diduga gugatan tersebut lebih didasari oleh ambisi pribadi atau kepentingan tertentu tanpa terlebih dahulu memahami persoalan secara struktural, historis, dan kontekstual,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Janang menjelaskan, sejak 2015 masyarakat adat Dayak kerap menjadi objek tudingan dalam berbagai peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, di tengah situasi tersebut, munculnya gugatan terhadap ketentuan perlindungan kearifan lokal justru berpotensi melemahkan perlindungan terhadap praktik perladangan tradisional yang menjadi bagian dari identitas, warisan, serta kekayaan intelektual budaya masyarakat Dayak.
“Semestinya, setiap langkah hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek ilmiah dan teknis, tetapi juga wajib memperhatikan nilai-nilai historis, sosial, serta hak-hak masyarakat adat,” tuturnya.
Ia menyebut praktik perladangan tradisional masyarakat Dayak tidak dilakukan di kawasan gambut. Sementara itu, kebakaran berskala besar yang menimbulkan kabut asap, menurutnya, juga berkaitan erat dengan kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas korporasi.
Janang menambahkan, fakta penanganan karhutla di Kalteng semestinya menjadi bahan pertimbangan sebelum permohonan tersebut diajukan.
Ia menyampaikan, WALHI Kalteng pada 9 November 2026 telah melaporkan delapan perusahaan yang terindikasi terlibat dalam peristiwa karhutla. Sebelumnya, pada 2023, terdapat empat perusahaan yang juga dilaporkan terkait persoalan serupa.
Selain itu, pada 2016 terdapat putusan dalam gugatan Citizen Lawsuit (CLS) yang, menurut WALHI, turut mengungkap persoalan aktivitas konsesi sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap karhutla pada 2015.
“Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat disederhanakan dengan menyudutkan praktik perladangan tradisional masyarakat adat,” ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan perlunya penelusuran secara komprehensif terhadap berbagai faktor penyebab kebakaran, termasuk kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, serta tanggung jawab korporasi dalam aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.
“Oleh karena itu, kami menilai bahwa pemohon perlu melakukan evaluasi terhadap dasar pemikiran dan argumentasi yang digunakan dalam gugatannya,” ujarnya.
Janang juga menyoroti latar belakang salah seorang pemohon yang disebutnya menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara. Menurutnya, posisi tersebut semestinya diikuti kepekaan intelektual, sosial, dan kultural dalam memahami adat serta budaya masyarakat asli Kalimantan, khususnya Dayak.
“Seorang mahasiswa dan pemimpin organisasi kemahasiswaan seharusnya mengedepankan riset, kajian akademis, serta referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum mengambil sikap terhadap persoalan yang menyangkut hak, identitas, dan harga diri masyarakat adat,” tegas Janang.
Ia juga mengingatkan bahwa pada 2026 hampir seluruh provinsi di Pulau Kalimantan menghadapi persoalan karhutla yang membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh.
“Jangan sampai gugatan yang seharusnya menjadi instrumen perjuangan hukum justru berpotensi mengaburkan akar persoalan, mengalihkan perhatian dari tanggung jawab pihak-pihak yang seharusnya dievaluasi,” terangnya.
Janang menilai, apabila tidak disikapi secara cermat, gugatan tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan kearifan lokal masyarakat adat Dayak yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas dan kebudayaan Bumi Borneo.
Senada dengan itu, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen, menilai permohonan uji materiil tersebut berbahaya bagi eksistensi praktik kearifan lokal masyarakat adat.
“Jika dikabulkan akan menjadi amunisi untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta dapat membunuh praktik kearifan lokal yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat,” ujarnya.
Teo menjelaskan, praktik membuka lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat sebenarnya telah diatur secara ketat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Ketentuan tersebut membatasi luas lahan maksimal dua hektare, dengan kewajiban menggunakan sekat bakar untuk mencegah penjalaran api.
Ia menegaskan, para pemohon dinilai mengabaikan fakta bahwa karhutla di Indonesia sejak 1997/1998 hingga saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh praktik kearifan lokal masyarakat adat.
Menurut WALHI, kebijakan seperti Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalteng pada 1997/1998 serta aktivitas perusahaan pemegang perizinan berusaha juga perlu menjadi perhatian dalam melihat akar persoalan karhutla.
“Bahkan berdasarkan data spasial yang dirilis oleh WALHI pada November 2026, titik panas (hotspot) ditemukan pada 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), termasuk pada wilayah yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan di Papua,” tutupnya.
Dapatkan pembaruan berita terbaru Saritanews.com melalui Halaman Facebook dan Saluran WhatsApp resmi Saritanews.com.

Tinggalkan Balasan