Dinilai Abaikan Penanganan Karhutla di Kotim, IPMK Palangka Raya Kecewa Terhadap Menhut

Palangka Raya, Sarita News – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan rombongan dalam kunjungan kerja (kunker) peninjauan ke lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai kekecewaan.

Dalam kunker Menhut kali ini dinilai mengabaikan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menjadi salah satu kawasan terdampak karhutla.

Sekretaris Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kotawaringin Timur (IPMK) Palangka Raya, Ahmad Suhairi mempertanyakan kepekaan dan tanggung jawab moral Menhut.

“Bagi kami, ini bukan sekadar soal batalnya kunjungan seorang menteri. Ini menyangkut kepekaan moral dan tanggung jawab seorang pejabat publik,” katanya kepada Sarita News, Jumat (16/10/2026).

Mahasiswa yang saat ini masih menempuh perkuliahan di kampus Universitas Palangka Raya (UPR) ini menyampaikan, ketika daerah sedang berjuang menghadapi karhutla, kehadiran dan perhatian pemerintah pusat sangat dibutuhkan.

Terlebih terdapat relawan yang mulai kelelahan, bahkan ada yang kehilangan nyawa, sektor pendidikan, ekonomi. kesehatan, dan lainnya pun turut terganggu.

“Lalu, di mana rasa empati itu ketika pemerintah daerah sudah menunggu untuk menyampaikan kondisi di lapangan?” ungkapnya.

Ia menilai, Kotim tidak boleh terkesan diperlakukan sebagai daerah yang kurang penting dibandingkan wilayah lain.

Ditegaskannya, bahwa setiap kabupaten yang menghadapi karhutla berhak memperoleh perhatian dan dukungan sesuai tingkat kebutuhan serta kondisi di lapangan.

“Jangan sampai masyarakat Kotim merasa dianaktirikan. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa, tetapi meminta perhatian yang adil,” tuturnya.

Jika daerah lain, menurut Suhir, bisa mendapat kunjungan dan penanganan, Kotim juga harus diperlakukan dengan keseriusan yang sama.

“Api tidak mengenal batas wilayah, begitu juga penderitaan masyarakat yang terdampak,” ucapnya.

Kunker pejabat pusat, ia menambahkan, memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla.

Akan tetapi, perubahan agenda seharusnya disertai komunikasi yang jelas dan tindak lanjut yang nyata agar pemerintah daerah tidak kehilangan kesempatan menyampaikan kebutuhan mendesak.

Pihaknya meminta pemerintah pusat memastikan dukungan peralatan pemadaman, personel, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi relawan tersedia sesuai kebutuhan.

Sebab disisi lain, penanganan karhutla ditekankan bahwa, tidak cukup hanya mengandalkan tenaga masyarakat yang berada di garis depan.

IPMK Palangka Raya berharap, peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kemenhut, utamanya dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Jabatan menteri bukan hanya soal kewenangan dan kebijakan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendengar dan merespons kesulitan masyarakat,” tegasnya.

“Ketika daerah sedang berjuang dan nyawa relawan menjadi taruhannya, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan, melainkan kepekaan, keadilan, dan tindakan nyata,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Wakil Bupati Kotim, Irawati, bahkan sempat menangis saat menyampaikan keluhannya melalui sambungan telepon kepada Staf Ahli Menhut Bidang Hubungan Antarlembaga, Fahrizal Fitri.

Raja Juli sebelumnya juga dijadwalkan meninjau lokasi karhutla di Kotim. Namun, rombongan menteri tidak jadi melakukan peninjauan dan melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sementara, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah bersiap menyambut kedatangan rombongan.

Dalam percakapan telepon yang kemudian ramai di media sosial, Irawati mengungkapkan kelelahan pemerintah daerah dan relawan yang terus berjibaku menangani kebakaran.

Ia juga menyebut tiga relawan meninggal dunia saat menjalankan tugas penanganan karhutla, sehingga patut menjadi bagian yang mendapat perhatian pemerintah pusat.