MPH-PGI Keluarkan Seruan Pastoral Tanggapi Bencana Karhutla

Jakarta, Sarita News – Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah di Indonesia.

Bencana karhutla tersebut hingga saat ini masih melanda berbagai wilayah di pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua dinilai sebagai bencana ekologis yang merusak ekosistem serta menimbulkan penderitaan, bahkan mengancam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan.

Kabut asap akibat karhutla telah mencemari udara serta membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.

Aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan perekonomian turut terganggu, sementara masyarakat yang kehilangan mata pencaharian menghadapi beban kehidupan yang semakin berat.

Dampak kabut asap bahkan melintasi batas negara dan memengaruhi kehidupan masyarakat di negara-negara tetangga.

“Kepada seluruh pihak yang terdampak baik di dalam maupun di luar negeri, kami menyampaikan solidaritas dan keprihatinan yang mendalam,” kata Ketua Umum MPH-PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, Senin (12/10/2026).

Menurut pihaknya, bencana ini telah menghancurkan habitat, membunuh satwa, memusnahkan tumbuhan, serta mengancam keberlangsungan berbagai spesies.

“Kerusakan hutan dan lahan mengganggu keseimbangan ekosistem, memperburuk krisis iklim, serta membunuh keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat yang bergantung pada alam,” ungkapnya.

Pihaknya mengapresiasi kerja keras para petugas pemadam kebakaran, relawan, tenaga kesehatan, masyarakat setempat, dan semua pihak yang berjuang menangani kebakaran hutan dan lahan serta menolong warga terdampak.

“Namun, kebakaran yang terus berlangsung dan berulang menuntut penanganan yang lebih cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan. Keselamatan manusia, pemulihan ekosistem, dan pencegahan kebakaran di masa depan harus menjadi prioritas bersama,” tuturnya.

Lebih lanjut, merespons situasi tersebut, MPH-PGI menyampaikan seruan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera ambil langkah yang cepat, serius, dan terkoordinasi untuk memadamkan karhutla.

“Langkah utama yang dilakukan itu bisa dengan mengerahkan sumber daya serta personel yang memadai,” ujarnya.

Ia menyebutkan, apabila diperlukan, kerja sama lintas wilayah dan dukungan internasional perlu dibuka untuk mempercepat penanganan.

“Keselamatan masyarakat dan perlindungan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan,” ucapnya.

Lalu, kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, pihaknya meminta agar dapat memastikan perlindungan dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Perlindungan tersebut disebutkan, termasuk pelayanan kesehatan, masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap, ruang dengan udara bersih, serta bantuan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

“Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai situasi terkini, termasuk kualitas udara serta langkah-langkah perlindungan diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, pihaknya menekankan untuk segera mengusut tuntas penyebab kebakaran secara transparan, menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta memperkuat pengawasan terhadap pembukaan dan pengelolaan lahan, termasuk kawasan konsesi.

“Pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar kebakaran tidak terus berulang. Kepentingan ekonomi tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup,” tuturnya.

Selanjutnya, kepada pemerintah Indonesia dan negara-negara tetangga, pihaknya meminta agar adanya perkuat kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, penanganan kabut asap lintas batas, pertukaran informasi, serta pemulihan ekosistem.

“Persoalan yang melampaui batas negara ini menuntut tanggung jawab bersama, keterbukaan, dan tindakan nyata demi melindungi kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara,” bebernya.

Pihaknya juga menyerukan untuk gereja-gereja anggota PGI, PGIW, dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen untuk turut serta mewujudkan solidaritas melalui doa dan tindakan nyata bagi masyarakat terdampak.

“Gereja-gereja di wilayah terdampak dapat membuka ruang pelayanan bagi warga yang membutuhkan, membantu penyediaan kebutuhan dasar, mendampingi keluarga yang mengalami kesulitan, serta bekerja sama dengan pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan komunitas setempat,” ucapnya.

Ia menuturkan, pelayanan hendaknya diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa membedakan agama, suku, maupun status sosial.

“Gereja juga perlu memperkuat pendidikan ekologis dan menggerakkan jemaat untuk terlibat dalam pencegahan kebakaran serta pemulihan lingkungan,” sebutnya.,

Ia mengutip firman Tuhan yang menegaskan bahwa manusia diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara bumi ciptaan Allah (Kejadian 2:15).

“Panggilan ini menegaskan tanggung jawab kita sebagai penatalayan ciptaan, mengelola alam dengan bijaksana, menjaga keseimbangan kehidupan, dan mewariskan bumi yang layak huni bagi generasi mendatang,” tuturnya lagi.

Karhutla menurutnya membutuhkan respons iman. Ketika manusia menderita, hutan musnah, dan satwa kehilangan habitatnya, kita dipanggil untuk peduli terhadap sesama dan seluruh ciptaan.

“Kami berdoa agar Tuhan melindungi masyarakat yang terdampak, menguatkan semua pihak yang berjuang mengatasi bencana ini, serta menganugerahkan hikmat dan keberanian kepada para pemimpin bangsa untuk mengambil keputusan yang adil, tegas, dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

“Kiranya kita dimampukan untuk memelihara bumi sebagai rumah bersama, tempat manusia dan seluruh ciptaan hidup dalam damai sejahtera Allah,” tutupnya.