DPM UPR: Kalteng Butuh Solusi Karhutla, Bukan Seremoni

Palangka Raya, Sarita News — Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Palangka Raya (DPM UPR) mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai bencana nasional, menyusul kabut asap yang masih terjadi hampir empat bulan terakhir.

Ketua DPM UPR, Agusman Waruwu, menilai karhutla bukan lagi bencana musiman, melainkan persoalan berulang yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

“Persoalan ini telah berulang dari tahun ke tahun dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat,” katanya, Senin (12/10/2026).

Ia juga menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Kehutanan ke Kalteng yang dinilai belum menghasilkan solusi konkret di lapangan.

“Kami tidak membutuhkan sekadar kunjungan, pernyataan, rapat, ataupun seremoni. Masyarakat membutuhkan udara bersih, perlindungan kesehatan, dan kebijakan yang mampu menghentikan karhutla,” tegasnya.

DPM UPR mendesak pemerintah memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan dan berkontribusi terhadap karhutla.

Agusman menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Pemerintah juga diminta menjelaskan penyebab kebakaran yang terus berulang serta memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup diukur dari keberhasilan memadamkan api. Pemerintah harus mampu mencegah kebakaran, melindungi masyarakat, serta melakukan pemulihan setelah bencana.

“Sampai kapan masyarakat Kalteng harus menjadi korban dari kegagalan penanganan karhutla yang terus berulang?” ujarnya.

DPM UPR menegaskan pemerintah harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan dan kunjungan pejabat.

“Kalau pemerintah benar-benar serius, buktikan dengan tindakan. Bukan dengan kunjungan, bukan dengan janji, dan bukan dengan pencitraan. Kalteng membutuhkan solusi, bukan seremoni,” tutupnya.