Pengurus DPW APRI Kalteng Dilantik, Gubernur Tekankan Tata Kelola Tambang Rakyat

Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (16/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, gubernur menegaskan pentingnya mewujudkan pertambangan rakyat yang legal, aman, dan ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW APRI Kalteng yang baru dilantik.

Diharapkan organisasi tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus pelindung bagi penambang rakyat di Bumi Tambun Bungai.

“Selamat kepada seluruh Pengurus DPW APRI Kalteng yang telah dilantik. Jadikan amanah ini sebagai tanggung jawab untuk menjadikan APRI mitra strategis pemerintah sekaligus pelindung bagi penambang rakyat di Bumi Tambun Bungai,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pertambangan merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kalteng yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Gubernur juga berharap APRI mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat penambang dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi serta percepatan transisi menuju aktivitas pertambangan rakyat yang legal. Selain itu, APRI diharapkan aktif memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para penambang rakyat.

Tak hanya itu, Agustiar Sabran menekankan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, penghentian penggunaan merkuri, serta pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang.

Di akhir sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus bersinergi dengan APRI dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.