Palangka Raya, Sarita News – Kerusakan jalan di jalur Trans Kalimantan kembali menjadi sorotan publik setelah warga bersama sopir angkutan disebut turun tangan menimbun lubang besar.

Penimbunan jalan tersebut berlokasi di Km 20 ruas Muara Teweh–Banjarmasin, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

Ekonom sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR), Suherman, mengatakan rusaknya jalan Trans Kalimantan tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan teknis infrastruktur.

Menurutnya, jalan merupakan urat nadi ekonomi karena menjadi penghubung distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, dan aktivitas produksi masyarakat.

“Dalam ekonomi, jalan itu urat nadi untuk proses distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta penghubung aktivitas produksi masyarakat. Kalau jalannya rusak, biaya logistik pasti meningkat,” kata Suherman, Senin (8/6/2026).

Kerusakan jalan menurutnya membuat waktu tempuh menjadi lebih lama dan kondisi tersebut juga meningkatkan konsumsi bahan bakar, risiko kerusakan kendaraan, hingga membuat distribusi barang menjadi tidak efisien.

Dampak akhirnya, kata Suherman, dapat dirasakan langsung pada harga barang, utamanya di daerah yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

“Dampaknya bisa dirasakan pada harga barang, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Barito Utara sebagian besar kebutuhan pasokannya masih berasal dari luar daerah,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu memandang perbaikan jalan nasional bukan sekadar proyek fisik.

Ditegaskannya bahwa perbaikan jalan harus diposisikan sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Infrastruktur jalan yang baik akan menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan orang, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat konektivitas antarwilayah,” ungkapnya.

Suherman juga menambahkan, untuk daerah seperti Barito Utara dan Kalteng secara umum, jalan yang layak merupakan prasyarat penting bagi pemerataan pembangunan.

Infrastruktur yang memadai juga menjadi kunci penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, pada 2026 persoalan dasar seperti infrastruktur dan konektivitas jalan seharusnya sudah menjadi prioritas yang lebih serius. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, terutama di daerah.

“Harusnya pembangunan Indonesia di tahun 2026 sudah mulai beres soal infrastruktur dan konektivitas jalan. Tapi faktanya, masalah infrastruktur di daerah masih banyak yang belum tuntas,” ujar Suherman.

Dari perspektif ekonomi daerah, kerugian akibat jalan rusak tidak hanya ditanggung sopir angkutan. Dampaknya lebih luas karena ikut dirasakan pelaku UMKM, pedagang, petani, produsen lokal, hingga konsumen.

Pelaku UMKM dapat mengalami kenaikan biaya bahan baku. Pedagang menghadapi margin keuntungan yang semakin kecil, sementara petani dan produsen lokal kesulitan membawa hasil produksi ke pasar.

Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang ikut menanggung beban melalui kenaikan harga barang. Suherman menyebut persoalan awal yang tampak sederhana, yakni jalan rusak, dapat berkembang menjadi tekanan ekonomi yang berantai.

“Para sopir juga menanggung biaya tambahan, mulai dari perawatan kendaraan, risiko keterlambatan, sampai penurunan produktivitas karena waktu kerja habis di jalan,” katanya.

Karena itu, Suherman meminta pemerintah tidak bersikap santai terhadap fenomena jalan rusak di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kerusakan infrastruktur jalan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dari tingkat produsen hingga konsumen.

“Seperti yang saya katakan, infrastruktur jalan itu urat nadi perekonomian. Kalau infrastruktur jalan rusak, aktivitas ekonomi dari produsen sampai konsumen ikut terganggu,” tegasnya.

Suherman juga mengingatkan, jika kerusakan jalan berlangsung lama, efeknya dapat merembet pada inflasi lokal. Ketika biaya angkut naik, pedagang cenderung menyesuaikan harga jual barang.

Kenaikan harga paling mudah terlihat pada kebutuhan pokok, bahan bangunan, BBM, suku cadang, serta komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Dalam kondisi tertentu, hambatan distribusi juga dapat memicu kelangkaan sementara.

“Jalan rusak bisa memberi efek negatif yang berantai kalau dibiarkan berkepanjangan tanpa solusi cepat dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Suherman, persoalan jalan rusak di daerah menunjukkan pentingnya evaluasi prioritas pembangunan.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan program strategis tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah, terutama infrastruktur yang langsung berkaitan dengan ekonomi harian.

Ia juga menyoroti bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah menjelang target Indonesia Emas 2045.

Dengan waktu kurang dari dua dekade, pembangunan infrastruktur dasar di daerah harus dipercepat agar tidak memperlebar ketimpangan.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kalau infrastruktur dasar seperti jalan belum beres, maka pemerataan ekonomi akan sulit tercapai,” kata Suherman.

Kerusakan jalan di Km 20 Desa Hajak menjadi pengingat bahwa jalan nasional tidak hanya berfungsi sebagai akses kendaraan.

Jalur tersebut menjadi penghubung ekonomi, logistik, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat lintas wilayah.

Ketika warga dan sopir sampai turun tangan menimbun lubang jalan, kondisi itu memperlihatkan kebutuhan mendesak terhadap respons cepat pemerintah.

Penanganan sementara dapat membantu mengurangi risiko, tetapi perbaikan permanen tetap menjadi kebutuhan utama agar dampak ekonomi tidak semakin melebar.

Simak Berita Sarita News Melalui Google Berita