Palangka Raya, Sarita News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Pejabat Sekretaria Daerah (Pj. Sekda), Linae Victoria Aden meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang.

Bukan hanya itu, kepada Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait pihaknya berhadap dapat dipastikan ketersediaan pasokan dan melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.

“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” katanya, Sabtu (6/6/2026).

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalteng Yuliansah Andrias mengungkapkan, inflasi yang terjadi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga pasca Hari Raya Idulfitri.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis,” bebernya.

Menurutnya jika melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi, akan tetapi tahun 2026 dinilai berbeda, karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya.

BI juga mengingatkan sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, antara lain ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi.

Selain itu, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.

“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi,” tuturnya.

Terlebih lagi menurutnya saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama.

Sebagai langkah jangka pendek, BI mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, serta penguatan distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga.

Adapun dalam jangka panjang, diperlukan peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalteng dapat terus terjaga,” imbuhnya.

Sebelumnya, BPS Provinsi Kalteng mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year).

Kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi, selain meningkatnya biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Data BPS juga menunjukkan Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, diikuti Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen.

Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Kalteng untuk memperkuat koordinasi dan langkah pengendalian inflasi di seluruh wilayah.

Simak Berita Sarita News Melalui Google Berita