Palangka Raya, Sarita News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bergerak cepat memperkuat langkah pengendalian inflasi. Langkah tersebut diambil menyusul posisi Kalteng yang saat ini berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia.
Hal tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden.
Rapat tersebut sebelumnya digelar di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Linae menegaskan tingginya inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalteng saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Gubernur Kalteng sebelumnya telah menyampaikan harapan terhadap seluruh pihak untuk dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi.
Rapat yang dipimpinnya tersebut juga menjadi forum evaluasi bersama guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenaikan inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya merasa harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya.
“Berdasarkan informasi yang diterimanya, beras menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan, termasuk dalam mendukung program bantuan pangan melalui Kartu Huma Betang.
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” terangnya.
Lebih lanjut, Linae menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten dan kota.
“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” tukasnya.
Simak Berita Sarita News Melalui Google Berita
Tinggalkan Balasan