Palangka Raya, Sarita News – Koordinator Forum Kebangsaan Ormas/Paguyuban Kalimantan Tengah (Kalteng) sekaligus Koordinator Forum Silaturahmi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kalteng, Adhie, mendukungnya terhadap pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Dirinya menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk implementasi dari mandat rakyat yang diberikan kepada kepala negara sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai alat negara, Polri memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.
“Polri menjalankan mandat negara yang bersumber dari rakyat. Karena itu, sudah tepat jika Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan rakyat,” ucapnya, Rabu (28/1/2026).
Keberadaan Polri di bawah langsung Presiden juga menurutnya menjadi jaminan independensi dan efektivitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan, di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, Polri dituntut untuk tetap adaptif dan profesional. Konsep Polri Presisi harus terus diperkuat agar kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Polri Presisi bukan sekadar jargon. Itu harus diwujudkan dalam sikap, tindakan, dan pelayanan yang adil, humanis, serta transparan di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dalam berbagai situasi, termasuk saat muncul keresahan sosial atau konflik di masyarakat, Polri tetap menjadi institusi yang paling diharapkan untuk hadir memberikan rasa aman dan kenyamanan.
“Dalam kondisi apa pun, Polri tetap menjadi harapan masyarakat. Perannya sangat vital dalam menjaga kamtibmas dan memastikan kehidupan sosial berjalan tertib dan kondusif,” ujarnya.
Sebagai representasi organisasi kemasyarakatan dan serikat pekerja di Kalimantan Tengah, Adhie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dengan Polri. Dukungan publik, menurutnya, menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi institusi kepolisian.
“Polri membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Di sisi lain, kritik yang objektif dan konstruktif juga diperlukan agar institusi ini terus berbenah dan semakin dipercaya rakyat,” tutupnya.
Simak Berita Sarita News Melalui Google Berita
Tinggalkan Balasan