Palangka Raya, Sarita News –  Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Kalteng, Rabu (15/10/2025), di Aula Kanderang Tingang Kantor Diskominfosantik Kalteng.

Sejak dipercaya memimpin Disdik Kalteng pada 13 Desember 2023, Reza menyatakan langkah awal yang ia tempuh adalah membuka akses informasi pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Kami ingin bukan hanya pihak sekolah yang tahu kondisi lembaganya, tapi seluruh masyarakat Kalteng—bahkan Indonesia—bisa melihat bagaimana keadaan sekolah-sekolah kita,” ujarnya.

Reza menjelaskan, Disdik Kalteng membina satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB—yang kini telah resmi berganti nama menjadi Sekolah Khusus (SKH). Perubahan ini, menurutnya, merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

“Banyak orang tua merasa kurang nyaman dengan istilah SLB. Aspirasi ini kami tindak lanjuti, dan dalam waktu tiga bulan seluruh SLB sudah resmi berganti nama menjadi SKH,” katanya.

Dalam paparannya, Reza turut memaparkan visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disdik Kalteng, yakni menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Kami ingin layanan pendidikan benar-benar partisipatif. Masyarakat berhak memberi umpan balik, baik positif maupun negatif,” tegasnya.

Untuk mendukung hal itu, Disdik Kalteng telah menghadirkan Platform PENA Kalteng, sistem digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan atau permintaan informasi langsung melalui WhatsApp resmi dinas. Selain itu, tersedia pula kotak saran konvensional di sekolah-sekolah.

Upaya keterbukaan informasi ini, lanjut Reza, mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan dua wakil menteri, Stella Christie dan Fauzan, telah berkunjung ke Kalteng.

“Ini menunjukkan bahwa langkah kita sejalan dengan arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto,” ujar Reza.

Reza juga menyebut bahwa digitalisasi turut membawa efisiensi anggaran.

“Keterbukaan data membantu mencegah pemborosan dan membuat program lebih efektif,” tambahnya.

Disdik Kalteng juga memastikan akses informasi inklusif bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan dokumen dalam huruf Braille dan fasilitas ramah disabilitas di beberapa layanan publik.

Untuk publikasi, Disdik Kalteng aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial—seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube—agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menutup pemaparannya, Reza mengajak Komisi Informasi Provinsi Kalteng untuk turut terlibat atau ambil bagian dalam dunia pendidikan.

“Kami ingin Komisi Informasi juga bisa ikut mengajar di sekolah-sekolah kita. Cukup satu klik, bisa langsung terhubung dengan siswa. Anak-anak kita terbiasa belajar dari sosok inspiratif, dan kami ingin KI menjadi bagian dari itu,” tutupnya.

Simak Berita Sarita News Melalui Google Berita